Undang Undang Pendidikan Tinggi, Proyek Ambisius Titipan Bank Dunia

Penulis : Panji Mulkillah Ahmad

 

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) merupakan undang-undang yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. UU Dikti inilah termasuk yang menjadi dasar bagi penerapan kebijakan yang sering kali menjadi masalah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Pangkal, hingga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Memahami skemanya sederhana. Negara memberikan otonomi kepada PTN, agar PTN leluasa mencari pendanaan sendiri dan tidak bergantung pada negara.

Tidak hanya pada PTN, UU Dikti juga membiarkan masalah terjadi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebagai gambaran, mahasiswa di PTN masih diberikan bantuan-bantuan minimum seperti keringan dan beasiswa dari negara. Nasib mahasiswa di PTS harus menerima kenyataan behwa UU Dikti tidak cukup memberi perlindungan dari mahalnya biaya kuliah. Artikel yang diterbitkan Tirto misalnya, menunjukkan bahwa biaya kuliah di PTS di Yogyakarta dapat mencapai 291,6 juta rupiah untuk yang paling mahal, dan 35,73 juta rupiah untuk yang termurah selama 4 tahun masa studi.[1]

Apa sebenarnya maunya UU Dikti? Undang-undang adalah produk politik, dihasilkan oleh politisi di legislatif dan eksekutif. UU Dikti tentunya juga sarat kepentingan politik. Salah satu pihak yang menitipkan kepentingannya dalam UU Dikti, adalah Bank Dunia (World Bank).

Prof. Mestika Zed, salah seorang Guru Besar Universitas Andalas, pernah membuat pernyataan yang cukup kontroversial dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Pada hari Rabu 16 Januari 2013, ia memberi keterangan mengenai keterlibatan Bank Dunia dalam mendanai Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dan lolosnya UU Dikti :

“Izinkan saya di sini mengelaborasi butir pertama, yakni tentang konspirasi internasional dalam merecoki pendidikan Indonesia. Segera setelah Undang-Undang BHP dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret tahun 2010 karena dianggap inkonstitusional dan membenarkan adanya diskriminasi dalam pendidikan, disinyalir adanya perlawanan balik dari pihak eksekutif untuk menghidupkan kembali semangat Undang-Undang BHP dalam wajah baru. Wajah baru itu ialah Undang-Undang Perguruan Tinggi Tahun 2012.

Jadi, setelah pembatalan Undang-Undang BHP pada tanggal 31 Maret 2010, 2 minggu kemudian, tepatnya 17 April 2010 Bank Dunia mengeluarkan dokumen Indonesia lewat proyek Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (MHERE) disingkat MHERE…

Dalam dokumen tersebut diperlihatkan bahwa masalah pendidikan Indonesia sebagai masalah publik yang kurang memberikan pengeluaran keuangan untuk pendidikan tinggi. Di mata Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional umumnya, Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik bagi investasi industri pendidikan di mana negara eksportir jasa pendidikan dapat memperoleh keuntungan besar.” [2]

Pemerintah Indonesia menggandeng Bank Dunia dalam proyek yang bernama Indonesia: Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (I-MHERE).[3] Dalam website resmi Bank Dunia dipaparkan bahwa proyek ini dimulai sejak 9 Juni 2005 dan berakhir pada 31 Desember 2012. Pendanaan total proyek ini adalah 114,54 juta USD, dengan nilai komitmen sebesar 80 juta USD, dalam bentuk bantuan dana (grant) dan pinjaman (loan).[4] Adapun yang menjadi tujuan dari proyek ini adalah menciptakan keadaan yang memungkinkan bagi perkembangan akuntabilitas dan otonomi institusi perguruan tinggi negeri, dan untuk mengembangkan mekanisme pendukung yang efektif bagi perbaikan kualitas, relevansi, efisiensi, dan pemerataan pendidikan tinggi.[5]

Salah satu produk yang dihasilkan dari proyek ini adalah UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU BHP tidak hanya mengatur mengenai jenjang pendidikan tinggi, melainkan juga setiap jenjang pendidikan. Dalam UU BHP, terdapat bab tentang Kekayaan, Pendanaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penggabungan, Pembubaran (kepailitan) yang isinya adalah cerminan dari penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pengelolaan perusahaan. Bahkan dalam Pasal 42 dan 43 diatur bahwa BHP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio dan mendirikan badan usaha. Ketentuan-ketentuan ini secara jelas memperlakukan badan hukum pendidikan seperti korporasi.[6] BHP intinya ialah bagaimana suatu penyelenggara pendidikan dapat mengelola dana secara mandiri, dengan prinsip nirlaba dan untuk memajukan satuan pendidikan. Pengertian “nirlaba” memang diartikan sebagai upaya tidak mengambil keuntungan, tetapi jika dikaitkan dengan dapat mengelola dana secara mandiri, maka badan hukum pendidikan dapat mengambil dana dari masyarakat dan menggunakan dana tersebut untuk sesuatu yang di luar konteks pendidikan.[7]

UU BHP ditentang oleh berbagai kelompok, hingga akhirnya diajukan uji materiil ke MK. Melalui Putusan MK No. 11-14-21-126-136-PUU-VII-2009, UU BHP dinyatakan inkonstitusional dan dicabut. Namun setelah UU BHP dinyatakan tidak berlaku, Bank Dunia menyatakan bahwa pencabutan BHP memperlambat kemajuan atas otonomi institusi pendidikan tinggi. Bank Dunia pun kemudian mendapat laporan bahwa Komisi X DPR Bidang Pendidikan sedang bersiap untuk mendiskusikan undang-undang pendidikan tinggi yang baru. Bank Dunia berharap undang-undang baru tersebut akan siap diberlakukan pada kuartal pertama tahun 2012.[8] Kemudian setelah UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diundangkan, Bank Dunia dalam dokumen laporannya memuji capaian tersebut.[9]

Selain pelolosan UU BHP dan UU Dikti, kerja sama pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dalam proyek I-MHERE sepanjang 2005 sampai 2012 juga melahirkan banyak proyek-proyek yang menunjang otonomi perguruan tinggi. Beberapa proyek tersebut antara lain :

  1. Terbentuknya sistem informasi nasional yang berisi data-data lulusan perguruan tinggi;
  2. Diberlakukannya sistem akreditasi bagi perguruan tinggi. Hal ini tercapai dengan adanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  3. Memperoleh hasil audit berupa wajar tanpa pengecualian pada PT BHMN;
  4. Menjalankan program bantuan pengadaan barang dan dana hibah bersaing ke berbagai perguruan tinggi;
  5. Menjalankan kebijakan sertifikasi nasional bagi tenaga pengajar;
  6. Menargetkan berkurangnya waktu yang dibutuhkan bagi mahasiswa untuk lulus sebesar 10%, atau dengan kata lain menjadi 54 bulan (atau 9 semester), bagi mahasiswa yang berada di perguruan tinggi penerima dana hibah. Tadinya waktu rata-rata kelulusan adalah 56,7 bulan. Target ini terpenuhi dengan capaian waktu rata-rata kelulusan 51,6 bulan;
  7. Kenaikan IPK sebanyak 5% di perguruan tinggi penerima dana hibah. Target ini tercapai, dari yang tadinya IPK rata-rata ialah 2,99, kemudian menjadi 3,17.[10]

Pembaca mungkin bertanya-tanya, untuk apa sih otonomi perguruan tinggi diadakan? Kenapa pemerintah membiarkan biaya kuliah terus melambung tinggi? Menurut kami, ini tidak terlepas dari konsekuensi pemerintah menanggung utang luar negeri. Adapun utang Indonesia kepada Bank Dunia adalah sejumlah Rp 249,67 triliun atau 63,0% dari seluruh utang luar negeri multilateral.[11] Yang namanya utang haruslah dilunasi, meskipun dengan mencicil. Dalam rangka melunasi utang tersebut, maka pemerintah mesti meraup dana lebih besar dari rakyat. Untuk itu, subsidi dipangkas, dan tarif biaya kuliah dinaikkan. Agar kampus tidak defisit karena pemangkasan subsidi, maka kampus diberikan otonomi untuk mencari dana sendiri, termasuk dengan cara memungut dana yang lebih besar dari para mahasiswa/orang tuanya. Bank Dunia secara langsung menjerat Indonesia dengan masuk ke dalam sistem pendidikan.

Dengan memahami skema di atas, apakah UU Dikti masih layak dipertahankan?

(Menjelang Annual Meeting IMF dan WB pada Oktober 2018, FMN Yogyakarta akan mengunggah secara rutin ulasan yang memblejeti skema busuk IMF dan WB, serta dampaknya bagi rakyat Indonesia maupun dunia. Nantikan tulisan kami selanjutnya)

[1] http://tirto.id/uang-kulia-di-yogyakarta-semakin-mahal-cpqL

[2] Risalah Sidang Perkara No 103/PUU-X/2012 dan No 111/PUU-X/2012 Perihal Pengujian UU Dikti terhadap UUD 1945 Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon Serta Pemerintah (IV), Jakarta Rabu 16 Januari 2013, hlm 21

[3] Panji Mulkillah Ahmad, Kuliah Kok Mahal? : Pengantar Kritis Memahami Privatisasi, Komersialisasi, dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi, Bestline Press, Yogyakarta, 2018, hlm 100.

[4] Lihat http://projects.worldbank.org/P085374/higher-education-relevance-efficiency?lang=en&tab=overview

[5] World Bank, Project Appraisal Document on a Proposed Loan and a Proposed Credit to The Republic of Indonesia for a Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project, 17 Mei 2005, hlm 13.

[6] Putusan MK – 11 – 14 – 21-126 -136 – PUU – VII – 2009 – Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hlm 338.

[7] Ibid, hlm 34.

[8] Lihat World Bank, Implementation Status & Results Indonesia Higher Education for Relevance and Efficiency, 18 Desember 2011.

[9] Lihat World Bank, Implementation Status & Results Indonesia Higher Education for Relevance and Efficiency, 25 Desember 2012.

[10] Lihat World Bank, Implementation Completion and Results Report on a Loan in the Amount of US$50.00 Million and a Credit in the Amount of SDR 19.85 Million (US$30 Million Equivalent) to the Republic of Indonesia for a Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project, June 25, 2013.

[11] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3919786/utang-luar-negeri-pemerintah-rp-771-t-dari-mana-saja