Buruh JICT Aksi Menolak Perpanjangan Kontrak Hutchinson dan PHK Masal

Jakarta, MRB – Ratusan anggota Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bersama elemen pekerja lain sejak 16 Desember 2018 mengadakan aksi di depan gedung Kementrian BUMN. Aksi ini dilakukan untuk menolak perpanjangan kontrak kerjasama pengelolaan terminal petikemas JITC dan Koja dengan perusahaan asing asal Hongkong yaitu Hutchinson Port Holding yang dianggap merugikan.

Aksi juga untuk memperjuangkan hak pekerja yang mengalami PHK massal dan menentang penggunaan pola outsourcing. SP JICT melakukan aksi dengan tema “Selamatkan Pelabuhan Nasional, Save JICT-Koja” dengan mendirikan tenda yang akan berlangsung sampai selama satu bulan ke depan.

Dalam rilisnya pekerja mengkritisi perpanjangan kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT-Koja (2015-2039) kepada Hutchison Hong Kong yang terbukti melanggar Undang-Undang, berdasarkan Audit Investigatif BPK RI.

“Pengelolaan pelabuhan nasional JICT-Koja yang berdampak kepada hajat hidup rakyat Indonesia harus berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional”, ungkap Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT, M Firmansyah

Penguasaan terminal petikemas oleh perusahaan asing juga mengakibatkan banyak hak buruh yang di rampas melalui PHK masal, penerapan outsorcing yang dinilai sebagai bentuk pemberangusan terhadap tuntutan pekerja.

“Dampak liberalisasi asing di pelabuhan, pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan peti kemas JICT terbaik di Asia malah di-PHK. Pola outsourcing yang melanggar aturan pun subur di pelihara. Perusahaan juga dengan leluasa melakukan pemberangusan kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan” tambah Firmansyah.

Dukungan terhadap aksi buruh SP JICT juga datang dari berbagai kalangan, di tempat terpisah serikat buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melalui sikapnya juga memberikan dukungan perjuangan buruh khususnya yang dilakukan SP JICT dalam menolak penguasaan asing atas JICT dan pemberlakukan outsourcing bagi pekerja JICT-TPK Koja dan PHK massal karena melanggar ketentuan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

GSBI melalui Ketua Umum nya Rudi H.B. Daman meyampaikan bahwa Kebijakan pemerintah yang tidak membatalkan perpanjangan kontrak (kontrak II) JICT dengan melibatkan kontrol Hutchison Port Holdings merupakan bentuk dukungan pemerintah atas pelaksanaan skema neo-liberalisme imperialis.

“Pemerintah secara langsung membiarkan korporasi raksasa mengambil alih kontrol atas pembangunan negeri ini melalui program privatisasi yang sangat merugikan rakyat. Hal itu juga tercermin pada Paket Kebijakan Ekonomi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang dikeluarkan September 2015 sampai melahirkan jilid ke-16 pada tahun 2017” kata Rudi.

GSBI menilai Pemerintah terus memaksa klas pekerja meningkatkan produktivitasnya dibalik slogan “kerja, kerja, kerja” untuk menutupi pelipatgandaan penghisapan bagi peningkatan laba atau profit bagi korporasi besar, khususnya milik milik kapitalis monopoli asing. Secara khusus, Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 8-14 Oktober 2018 lalu di Nusa Dua Bali semakin memantapkan kontrol imperialis menjalankan neo-liberalisme melalui kucuran  utang dan investasi asing yang semakin membesar, meningkatkan penghisapan, dan menggadaikan kedaulatan bangsa Indonesia.

Privatisasi BUMN oleh korporasi besar asing, salahsatunya JICT, yang dilakukan sejak tahun 1999 adalah implementasi Letter of Intent (LoI) Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Indonesia di bawah rejim Soeharto yang ditandatangani pada akhir 1997. Pada saat krisis ekonomi tersebut, pemerintah telah melakukan perjanjian dengan imperialis Amerika Serikat (AS) yang diwakili IMF untuk menjalankan skema neo-liberalisme kapitalis besar monopoli internasional yakni deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi.

“Perjanjian dengan lembaga milik Imperialis menjadikan semakin intensifnya dikeluarkan kebijakan dan aturan-perundangan yang semakin terbuka bagi kontrol dan dominasi asing terhadap kekayaan alam, aset publik atau aset yang menguasai hajat hidup rakyat, politik upah murah, dan pengekangan atas hak politik yakni kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berekspresi” tambah Rudi.

Hal tersebut dipandang menjadikan semakin buruknya penghidupan rakyat dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat (sembako, listrik, air, BBM) semakin menjulang, intensifnya perampasan tanah bagi perkebunan besar, semakin terampasnya upah buruh melalui kebijakan upah murah dan fleksibilitas ketenagakerjaan (sistem kontrak pendek, outsourcing, dan tanpa jaminan), komersialisasi pendidikan dan kesehatan.

Dalam pernyataan sikapnya GSBI juga mendesak agar Pemerintahan pusat harus segera membatalkan perpanjangan kontrak JICT-TPK Koja yang dilakukan Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings periode tahun 2015 sampai 2039 yang hakekatnya adalah korup dan menggadaikan kedaulatan bangsa serta merugikan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu GSBI juga mengecam segala bentuk tekanan, intimidasi, dan stigmatisasi pimpinan PT JICT terhadap perjuangan seluruh buruh JICT-TPK Koja serta mendesak agar pemerintah memenuhi tuntutan demokratis buruh. []