Korban Gempa Lombok Kecam Pertemuan IMF-Bank Dunia Ditengah Belum Terpenuhinya Hak Korban Gempa

Aksi Gerakan Rakyat di depan Konjen AS, Denpasar-Bali 12 Oktober 2018. [foto:grm]

MRB-Denpasar. Perwakilan korban bencana gempa Lombok-NTB turut melakukan kecaman terhadap penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali. Korban gempa lombok turut dalam aksi pada 12 Oktober 2018  yang di selenggarakan Gerakan Rakyat Menentang IMF-World Bank (GRM WB-IMF) di Bali.

Salah satu perwakilan dari Lombok, ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) NTB Zuki Zuarman menyampaikan bahwa IMF dan Bank Dunia adalah biang keladi berbagai bencana dan kemiskinan yang melanda rakyat di NTB saat ini. Selain pagelaran pertemuan tahunan (Annual meeting) IMF-WB di Bali saat ini dilakukan ditengah pemenuhan hak korban bencana gempa di NTB tidak berjalan.

“Pemerintah tidak memberikan jatah hidup bagi korban bencana dengan alasan tidak ada dana, saat bersamaan lebih dari 500 milyar dikucurkan untuk menjamu delegasi IMF dan Bank Dunia” kecam Zuki dalam pidatonya. Zuki menambahkan IMF dan WB juga aktif mendukung monopoli dan perampasan lahan pertanian masyarakat NTB dengan jargon green posperity oleh Taman Nasional Gunung Rinjani dan PT. Sadhana Arif Nusa (Philip Moris) di NTB, memastikan monopoli sarana produksi pertanian melalui skema PIS AGRO maupun rencana perampasan tanah untuk kawasan pariwisata Mandalika dan pembangunan infrastuktur lainnya di NTB” jelas Zuki dalam pidatonya.

Zuki menjelaskan, salah satu kesepakatan yang dilahirkan dalam acara Indonesia Invesment Forum (IIF) 2018 adalah 200 Triliun rupiah investasi langsung untuk 21 proyek infrastuktur dimana 95% berasal dari investasi luar negri, salah satu sasarannya adalah pembangunan infrastuktur di Mandalika, Lombok dan NTB yang akan meluaskan perampasan tanah rakyat. Oleh karena itu menurut Zuki bahwa AGRA NTB mengecam pertemuan tahunan (AM) IMF-WB 2018 dan menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk menghentikan segala kerjasama dan kesepakatan yang dihasilkan oleh forum perampas kedaulatan rakyat ini.

Dalam aksi di Bali, AGRA NTB juga menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk segera memenuhi hak korban bencana di NTB maupun di Sulawesi Tengah dengan cara segera membuatkan hunian sementara dan tidak memperumit skema pemberian bantuan pembangunan rumah kembali. Terakhir menurut Zuki Zuarman AGRA NTB menuntut dihentikannya upaya-upaya perampasan lahan pertanian rakyat oleh Taman Nasional Gunung Rinjani di Jurang Koak, perampasan tanah oleh PT. Sadhana Arif Nusa atau Philip Moris group di kecamatan Sambelia dan sembalun di Lombok Timur maupun di desa Akar-akar kecamatan Bayan di kabupaten Lombok Utara.

Tentang Gerakan Rakyat Menentang IMF dan Bank Dunia

Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia terus mendapatkan protes dari organisasi rakyat sejak di mulai pada 8 Oktober 2018 lalu. Setiap hari selama penyelenggaraan AM IMF-WB, ratusan orang dari berbagai organisasi rakyat  melakukan aksi unjuk rasa di Bali untuk menentang IMF-Bank Dunia yang semakin memiskinkan rakyat diseluruh dunia dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Aksi pada tanggal 12 Oktober ini di gelar di depan kantor konsulat jendral Amerika Serikat di Bali siang ini. Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB (GRM IMF-WB) menuntut dibubarkannya IMF dan dan Word Bank (WB) karena dianggap tidak membawa manfaat bagi penghidupan rakyat diberbagai belahan dunia, GRM IMF-WB justru menilai kehadiran IMF-WB yang merupakan alat utama bagi imperialisme pimpinan Amerika Serikat untuk mengatasi krisis kapitalisme monopoli yang telah menjerumuskan rakyat diberbagai negri kejurang kemiskinan yang makin dalam, ketimpangan yang semakin menganga  serta menggerogoti kedaulatan suatu bangsa melalui skema liberalisasi, privatisasi dan deregulasi.

GRM IFM-WB juga menilai IMF dan Bank Dunia tidak ada manfaatnya bagi rakyat lebih baik di bubarkan saja. Selama 65 tahun Indonesia menjadi pasien IMF dan Bank Dunia telah mengakibatkan terampasnya tanah-tanah rakyat untuk dimonopoli oleh para pemodal besar dunia, baik untuk perkebunan, pertambangan, property maupun pariwisata serta infrastuktur penunjangnya. Begitu juga IM-WB aktif mendorong negara-negara yang merupakan pasiennya untuk menghapuskan pembatasan kepemilikan saham negara dalam BUMN atau memberikan keleluasaan penuh bagi swasta untuk menguasai sektor layanan publik seperti energi, air bersih dan Pendidikan. Disektor perburuhan Bank Dunia (WB) menyerukan negara-negara yang berhutang agar mengurangi aturan ketenaga kerjaan dan memberikan kekuasaan lebih bagi perusahaan. Negara harus menghilangkan persyaratan upah minimum, memberikan kekuasaan bagi perusahaan untuk melakukan PHK tanpa sebab yang jelas, dan membatalkan aturan-aturan yang membatasi kontrak kerja.

Imperialisme melalui IMF-WB memaksa negara-negara anggotanya untuk membuka ruang yang lebar bagi investasi dan hutang luar negri yang hakekatnya adalah sarana untuk memutarkan capital yang bertumpuk ditangan para pemodal besar dunia untuk bisa menghasilkan laba baru, baik untuk kepentingan pasokan bahan baku, tenaga kerja maupun perluasan pasar.