Masyarakat Kajang Desak Kemendagri Keluarkan PT Lonsum dari Tanah Adat

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang 3 Januari 2019 membangun tenda dan melakukan penanaman lahan di Tanah Adat yang diklaim dalam HGU PT. Lonsum [foto:agra]

Bulukumba, MRB – Masyarakat Adat Ammatoa Kajang melanjutkan pendudukan tanah adat yang di klaim oleh PT. London Sumatera (Lonsum). Sejak 4 bulan lalu (1 September 2018) lebih dari 800 orang masyarakat adat Kajang melakukan pendudukan lahan dengan membangun tenda dan melakukan penanaman. Massa mendesak pemerintah mengukur ulang HGU PT.Lonsum karena memasukkan klaim atas wilayah adat Suku Kajang.

Pada hari Rabu (2/1), pihak Pemkab Bulukumba diwakili Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Bulukumba, Aco’ Bahar datang ke lokasi pendudukan. Kedatangan itu atas perintah dari Asisten dan Sekda untuk melihat situasi terkini pendudukan dan aktifitas masyarakat di beberapa lokasi.

Menerima kunjungan perwakilan Pemkab, masyarakat kemudian mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta. Poin yang ditanyakan adalah apakah PT Lonsum sudah mengirimkan surat kepada BPN dan soal pengamanan aktifitas PT Lonsum di lapangan. Akan tetapi hal yang ditanyakan itu tidak ada jawaban yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Masyarakat kemudian berinisiatif untuk mendatangi pihak pengaman dan karyawan PT Lonsum yang melakukan aktifitas pembersihan lahan. Masyarakat menganggap bahwa aktifitas itu melanggar karena itu termasuk lahan status Quo. Masyarakat kemudian berdiskusi dengan aparat pengamanan PT Lonsum terkait beberapa fakta yang terjadi selama pendudukan, termasuk situasi masyarakat yang mendirikan tenda. Pada saat itu masyarakat juga meminta untuk menghentikan aktifitas yang dilakukan oleh PT Lonsum.

Setelah berdikusi pihak Lonsum kemudian sepakat untuk menghentikan aktifitasnya. Akan tetapi besoknya tanggal 3 Januari PT Lonsum kembali melanjutkan aktifitasnya seperti biasa. Masyarakat kemudian memilih untuk menahan diri dan melanjutkan aktivitas merawat jagung yang telah ditanam serta melanjutkan pembangunan sekretariat sementara di lahan pendudukan.

Masyarakat Kajang Desak Kemendagri Segera Lakukan Tindakan

Sudah 4 bulan lamanya, tepatnya dimulai tanggal 1 September 2018, Masyarakat Adat Kajang dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Cabang Bulukumba mendirikan tenda di kawasan Bukit Madu Desa Tamatto Kecamatan  Ujungloe, Bulukumba. Warga yang menduduki lahan, ada sekitar 800 orang, datang dari desa Bonto Biraeng, Tambangang, Bonto Mangiring, Tamatto, Bonto Sunggu, Sangkala, Karassing, Balleanging, dan Bonto Baji.

Pasalnya, dibeberapa titik lokasi yang di klaim dalam HGU PT Lonsum merupakan Wilayah Adat suku Ammatoa Kajang dan mempunyai nilai penting bagi masyarakat. Wilayah tersebut adalah kawasan High Conservation Value (HVC) atau kawasan bernilai konservasi tinggi yang tidak boleh diolah oleh perusahaan karena merupakan area tangkapan air yang juga dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara faktanya, berdasarkan hasil studi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba bahwa area tersebut telah mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan.

Masyarakat kemudian mendirikan tenda dan menghalangi aktivitas perusahaan di area HVC tersebut. Kawasan Buki’a  merupakan situs ritual budaya masyarakat adat Kajang kini kondisinya sangat memprihatikan. Selain sebagai situs budaya, Buki’ a juga merupakan area tangkapan air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi Buki’a kini sangat memprihatikan akibat Aktifitas pengolahan PT. Lonsum. Banyak sumur-sumur serta titik-titik tangkapan air menjadi rusak dan tertimbun. Kini Buki’a terancam kehilangan fungsi ekologisnya sebagai kawasan konservasi air.

“Kami akan tetap bertahan disini sampai tim kecil yang dibentuk oleh Kemendagri turun meninjau lokasi yang kemudian akan  melakukan pengukuran kembali konsesi HGU PT. Lonsum dan lahan milik Masyarakat Adat Kajang, Adat Bulukumpa Toa serta lahan milik warga disekitar perkebunan”. Ujar Amiruddin, salah satu pimpinan AGRA Bulukumba.

Tim kecil yang dimaksud adalah tim yang  dibentuk oleh Kemendagri yang bertugas memastikan batas HGU dan batas adat di kawasan HGU PT Lonsum sesuai dengan salah satu poin kesepakatan yang telah disepakati bahwa HGU PT. Lonsum tidak adakan diperpanjang sebelum dikeluarkannya tanah Ulayat masyarakat adat Kajang yang ada dalam HGU. [m-04]