FMN Kecam Pelibatan Aparat Kepolisian Sebagai Keamanan Kampus Unpad

[foto:Detik]

Organisasi mahasiswa yang konsisten memperjuangkan pendidikan ilmiah dan demokratis, Front Mahasiswa Nasional (FMN) mengecam pelibatan aparat kepolisian sebagai kemanan kampus seperti yang terjadi di Universitas Padjajaran (Unpad). FMN memandang pelibatan aparat kepolisian semakin mengekang kebebasan mahasiswa di kampus. “kebebasan mimbar akademik dari ancaman aparat kekuasaan adalah mutlak sebagai salah satu syarat kampus bisa demokratis” ujar Dimas, Ketua PP FMN.

Rektor Universitas Padjadjaran  Tri Hanggono menuturkan keberadaan Brimob di Unpad tak lepas dari masa transisi peralihan vendor penyedia petugas keamanan baru. Pihak kampus mengambil keputusan bekerja sama dengan Brimob untuk mengisi kekosongan selama seleksi satpam baru. Dia menjelaskan peran Brimob di kampus Unpad selain membantu proses keamanan, tetapi juga memberikan pelatihan dan standarisasi. Sehingga, sambung dia, dipastikan mereka akan menjalankan sesuai tupoksinya .

Pernyataan rektor Unpad yang hampir serupa dengan pernyataan Polda Jabar di kritik keras oleh FMN, “Dengan adanya Brimob di dalam kampus, kebebasan mahasiswa beraktivitas jelas semakin terancam, dengan alasan apapun kebijakan itu tidak bisa dibenarkan” tegas Dimas”.

Senada dengan FMN, salah satu pemerhati pendidikan Darmaningtyas sebagaimana di kutip Detik menyampaikan “Kampus yang mengundang aparat keamanan untuk masuk itu saya kira kemunduran besar, kembali pada masa rezim Orde Baru, Itu dulu yang ditolak mahasiswa tahun 1978 karena masuknya aparat keamanan ke kampus. Menurut saya tidak tepat bila Brimob menjaga kampus,” tuturnya.

Mahasiswa Unpad sendiri merasa terganggu dengan pelibatan Brimob di kampus, beberapa waktu lalu kegiatan aksi mahasiswa di kampus di pertanyakan izinnya oleh aparat Brimob yang dilibatkan sebagai kemanan kampus, bahkan mereka diawasi ketat dan diambil foto seluruh peserta kegiatan aksi didalam kampus.

“Watak fasis negara tercermin dalam kebijakan kampus dan dalam penanganan kemanan kampus, sebagaimana juga terjadi di kampus Universitas Indonesia (UI) yang bekerjasama dengan TNI. Bahakan di beberapa tempat kerjasama TNI Polri dengan kampus sampai dengan melakukan patroli keamanan, mengisi ceramah serta kuliah umum” Tambah Dimas.

Penggunaan jasa kemanan luar (outsorcing) di kampus juga menjadi sorotan. “Seharusnya kampus merekrut tenaga kemanan dan mengangkatnya sebagai pegawai tetap untuk menjamin kesejahteraannya sebagai pekerja. Sistem outsorcing adalah penindasan bagi buruh dan seluruh rakyat pekerja karena tidak memberikan jaminan upah dan jaminan kerja yang pasti.”

Dengan tegas FMN mendesak agar seluruh aparat TNI dan Polri tidak berada di lingkungan kampus dan tidak mengganggu kebebasan demokrasi di kampus. FMN juga mengecam segala tindak kekerasan apasrat kemanan terhadap rakyat baik itu mahasiswa, buruh, kaum tani ataupun rakyat tertindas lainnya.Serta menuntut agar seluruh pegawai kampus diangkat sebagai karyawan tetap. [M-03]