Akal-akalan Uang Pangkal

(Tinjauan Singkat atas Kebijakan Uang Pangkal dalam Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017) Oleh : Panji Mulkillah Ahmad*

TUNTUT PENDIDIKAN MURAH

Landasan hukum mengenai Uang Pangkal diatur dalam Peraturan Menristekdikti No. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal, dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 yang mengatur bahwa, “PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung.

Kemudian perihal Uang Pangkal disebutkan lagi dalam Pasal 8, yang berbunyi, “PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi : a. mahasiswa asing; b. mahasiswa kelas internasional; c. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau d.mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.”

Dalam pelaksanannya, tidak semua PTN memungut Uang Pangkal, hal ini sebagaimana dalam Pasal 8 yang mencantumkan frasa “PTN dapat memungut uang pangkal”. Kata “dapat” di sini artinya bahwa untuk memungut Uang Pangkal itu merupakan wewenang PTN yang sifatnya fakultatif. Suatu PTN leluasa untuk memilih apakah akan memungut Uang Pangkal, atau tidak. PTN seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) misalnya, pernah berencana menerapkan Uang Pangkal pada tahun 2016. Namun setelah mendapat penolakan dari ribuan mahasiswa UGM, akhirnya Rektor UGM membatalkan rencananya dalam memungut Uang Pangkal, setidaknya hingga saat ini, entah tahun depan. Namun ada juga beberapa PTN yang pada akhirnya memungut Uang Pangkal, seperti Undip, Unnes, UNY, UPI, Unsoed, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya pula, PTN yang memilih untuk memungut Uang Pangkal, masing-masing menerapkan pungutan dengan model yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengisi sampai 0 rupiah, dan ada juga yang sumbangannya sudah dipatok sekian juta rupiah.

Menariknya, setiap kali suatu PTN memutuskan akan memungut Uang Pangkal, acapkali diwarnai dengan protes dari kalangan mahasiswa. Kajian kali ini tidak bermaksud merangkum semua argumen para mahasiswa yang memprotes pungutan Uang Pangkal di PTN-nya. Adapun kajian ini hanya akan berfokus pada temuan yang akan menunjukkan kecacatan dari konsep Uang Pangkal yang berlaku sebagai kebijakan.

Pertama

Apa definisi Uang Pangkal? Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud Uang Pangkal. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia) pun tidak mengenal istilah Uang Pangkal. Saya tidak menemukan definisi di peraturan mana pun perihal Uang Pangkal. Singkatnya, Uang Pangkal tidak memiliki definisi.

Suatu norma hukum hendaknya mengandung muatan yang jelas apa yang hendak diatur. Hal ini sebagaimana telah menjadi kaidah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU tersebut, diatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus meliputi asas-asas tertentu. Beberapa asas itu antara lain asas “kejelasan tujuan”, “kejelasan rumusan”, dan asas “ketertiban dan kepastian hukum”. Berikut adalah penjelasan dari ketiga asas tersebut :

  1. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
  2. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  3. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menurut hemat kami, kebijakan Uang Pangkal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2017 tidak memenuhi ketiga asas di atas. Ketiadaan definisi apa itu Uang Pangkal dengan sendirinya menunjukkan bahwa Uang Pangkal tidak memiliki “kejelasan tujuan”, “kejelasan rumusan”, sehingga tidak menjamin “kepastian hukum”. Kebijakan Uang Pangkal tidak layak diberlakukan karena tidak memenuhi asas-asas yang penting dalam pembentukkan suatu peraturan perundang-undangan.

Kedua

Problem UKT dan Uang Pangkal pada dasarnya adalah problem soal pembiayaan. Untuk mengupas hal ini, perlu kita mengacu pada Pasal 88 UU Dikti yang mengatur hal tersebut. Berikut adalah bunyi ketentuannya :

Pasal 88

  • Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
  1. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
  • Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
  • Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
  • Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Salah satu perwujudan dari ketentuan di atas, dalam konteks biaya yang mesti dibebankan pada mahasiswa adalah kebijakan BKT dan UKT. BKT berisi seluruh biaya operasional langsung atas proses pembelajaran mahasiswa, sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan pada masyarakat (termasuk dalam hal ini mahasiswa) dan pemerintah. Sedangkan UKT adalah biaya yang ditanggung mahasiswa, berdasarkan kemampuan ekonominya, dengan memperhatikan BKT.

Masalah mulai muncul ketika ada pemain bernama Uang Pangkal. Apa dasar penetapan biaya suatu Uang Pangkal? Saya pun tidak menemukan jawabannya. Ketiadaan jawaban ini mendorong PTN menetapkan sendiri besaran Uang Pangkal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 88 UU Dikti, karena biaya yang ditanggung mahasiswa haruslah ada dasarnya, yaitu satuan biaya operasional. Suatu PTN seharusnya tidak dibolehkan menentukan besaran biaya yang tidak ada dasarnya. Namun karena Menristekdikti tidak mengatur secara jelas mengenai Uang Pangkal, celah hukum ini dimanfaatkan oleh PTN dengan menetapkan besaran Uang Pangkalnya sendiri, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Ketidakjelasan batasan besaran Uang Pangkal ini tentu rawan disalahgunakan dan PTN menjadi diragukan pula akuntabilitasnya.

Ketiga

Sewaktu sistem UKT pertama kali dimunculkan pada tahun 2013, spirit yang hendak dibangun adalah penyederhanaan biaya yang akan dibebankan pada mahasiswa. Hal ini dilatarbelakangi oleh kelemahan sistem sebelum UKT, yang dinilai memberatkan dan tidak menjamin kepastian pada mahasiswa. Mahasiswa di PTN sebelum tahun 2013 harus dibebani oleh pungutan yang beragam bentuknya, mulai dari SPP, Uang Pangkal, pungutan untuk jas almamater, kartu perpustakaan, administrasi KRS dan KHS, KKN, yudisium, wisuda, dan sebagainya. Oleh pemerintah, hal ini dimunculkan jalan keluar dengan menyatukan atau menunggalkan segala beban biaya operasional pembelajaran mahasiswa menjadi satu pintu di tiap semester, dengan nama Uang Kuliah Tunggal atau UKT.

Namun dengan keberadaan Uang Pangkal telah menghilangkan spirit dari sistem UKT yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Adanya pungutan di luar UKT menandakan bahwa UKT tidak lagi “tunggal”. Dan jika UKT tidak tunggal, masih layakkah UKT disebut dengan UKT?

Ketiga poin di atas adalah beberapa kecacatan dalam kebijakan Uang Pangkal yang berlaku sekarang ini. Atas dasar alasan-alasan di atas, maka kebijakan Uang Pangkal sudah seharusnya ditolak. Adanya Uang Pangkal ini justru menimbulkan masalah baru di tataran penerapan di PTN, yang rentan menimbulkan adanya komersialisasi pendidikan tinggi. Jika ada gerakan yang hendak melakukan langkah-langkah sistematis untuk mencabut kebijakan Uang Pangkal ini, sebaiknya kita dukung sama-sama dalam gerakan massa secara nasional.

*Penulis adalah anggota Front Mahasiswa Nasional