AGRA Ungkap Alasan Pemerintah Keluarkan Perpres Percepatan Reforma Agraria

Aksi Aliansi Gerakan Reforma Agraria menuntut reforma agraria sejati [foto:istimewa]

MRB, Jakarta – Menjelang peringatan Hari Tani ke-58 yang diperingati setiap 24 September, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan Perpres Percepatan Reforma Agraria. Beberapa elemen berharap Perpres Percepatan Reforma Agraria segera ditandatangani sesuai janji presiden. Di sisi lain, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yaitu organisasi petani, nelayan dan sukubangsa minoritas memiliki pandangan berbeda. Dalam rilis nya AGRA menyatakan Perpres yang akan ditandatangani adalah payung hukum dalam menjalankan percepatan program reforma agraria palsu.

Rahmat Ajiguna, Ketua Umum AGRA, menyatakan bahwa Perpres ini adalah bagian dari Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yakni tidak memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah apalagi menghapuskan masalah utama rakyat yakni monopoli tanah. “Sepuluh sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang termuat dalam draft Perpres tetap saja tidak menyasar tanah-tanah yang dimonopoli perkebunan besar kelapa sawit dan karet milik swata maupun Negara, perkebunan kayu (HTI), pertambangan besar, Taman Nasional, dan Perhutani” jelas Rahmat.

Lebih lanjut rahmat menjelaskan, dalam draft Perpres, tanah yang dijadikan obyek reforma agraria adalah tanah-tanah sisa, tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang dan sebagian lain adalah tanah-tanah rakyat yang dalam sejarahnya dirampas dan telah berhasil direbut kembali oleh rakyat, yang saat ini dalam status konflik. Sehingga dalam waktu yang dekat Presiden Jokowi juga akan mengeluarkan Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di Daerah.

Reforma Agraria Pemerintah dan Kepentingan Imperialis

Perpres Percepatan Reforma Agraria, menurut AGRA akan menjadi payung hukum dalam pelaksanan program “One Map” yang didanai oleh Grup Bank Dunia sebesar 200 juta US Dollar. Program ini dijalankan melalui skema PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan pendekatan pemetaan partisipatif yang tujuannya memetakan seluruh tanah dan peruntukannya. Selain itu, program tersebut akan mengembangkan E-Land yang menggunakan layanan teknologi NSDI (National Spatial Data Infrastructure).

Masalah kedua dari Perpres Percepatan Reforma Agraria terletak dalam penetapan subyek dan pengelolaan TORA. Subyek dalam Perpres Percepatan Reforma Agraria ada tiga, yakni: Badan Hukum, Orang Perorangan, dan Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama.  Selain itu dalam draft perpres, pengelolaan dari TORA  dilaksanakan berbasiskan klaster (cluster).

AGRA menyimpulkan bahwa program “One Map” atau satu peta adalah program konsolidasi tanah melalui sertifikasi dan pemetaan lahan strategis untuk kepentingan investasi milik kapitalis monopoli (imperialis) dan tuan tanah besar. Program tersebut bertujuan untuk merampas tanah rakyat baik itu dalam bentuk perkebunan, perhutani, taman nasional, perusahaan konservasi,  tambang, proyek energi baru ataupun proyek infrastruktur yang didanai imperialis.

Pun demikian halnya rancangan perpres Percepatan Reforma Agraria adalah peraturan pelaksanan dari Reforma Agraria Palsu Jokowi yang di kontrol kekuatan modal monopoli-AS untuk mempercepat perampasan tanah di Indonesia, termasuk didalamnya untuk mendukung proyek pembangunan Infrastruktur yang didanai oleh kapitalis monopoli asing dan merampas tanah-tanah Rakyat.  Seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan bendungan Jatigede, Pembangunan Bandara kertajati di Majalengka, PLTP Baturaden, Pembangunan Bandara di Kulonprogo, pembangunan jalan tol Siak-Dumai, pembangunan jalan tol Sepanjang jawa dan di berbagai tempat lainya.

Perpres Percepatan Reforma Agraria Bukanlah Kemenangan

Menurut Rahmat, Perpres ini dapat memberikan ilusi kepada kaum tani dan rakyat, melalui pembagian sertifikat, pemberian hutang yang  dibungkus dalam program reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Perampasan tanah semakin cepat dan monopoli tanah semakin kuat. Pengusaha-pengusaha yang saat ini memonopoli tanah justru mendapat tanah baru dengan skema kemitraan.

Lanjut Rahmat, Perpres Percepatan Reforma Agraria memberikan ilusi bagi beberapa kelompok yang mendukung program reforma agraria palsu tersebut. Mereka juga dapat ditarik masuk ke dalam lembaga yang akan dibentuk sebagai implementasi Perpres.

Bagi Presiden Jokowi, Perpres Percepatan Reforma Agraria adalah investasi menguntungkan dalam merebut kembali kekuasaan melalui Pemilu mendatang. Tentu saja Presiden Jokowi berharap Perpres tersebut akan mendapat simpati rakyat, termasuk rencana penerbitan Inpres percepatan penyelesaian konflik dan Inpres No.8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.###