Reshuflle Kabinet II : Menjamin Agenda Neoliberalisme Pemerintahan Jokowi

Perombakan Kabinet Jokowi Jilid II, Mensukseskan 12 Paket Kebijakan Ekonomi Neoliberal [Foto : detik]

Ini bukan sekadar nama baru, nama lama ataupun sebuah proses daur ulang. Akan tetapi, terpenting siapa dia dan bagaimana sosok tersebut bisa menjamin sebuah keberhasilan dalam agenda ekonomi, politik, keamanan hingga kebudayaan. Itulah dasar utama dari perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Maka, kabinet baru ini akan semakin menjamin kekuatan politik pemerintahan Jokowi di masa mendatang.Selain itu, gerbong baru ini juga digunakan untuk memastikan segenap kebijakannya bisa berjalan lebih cepat dan akseleratif. Atas dasar ini pula, meski yang muncul nama lama [sekalipun kontroversial] asalkan memiliki jaminan kesuksesan tentu menjadi sah-sah saja bagi Jokowi untuk memberikan kursi menteri kepada mereka.Publik akan langsung mengira nama lama dan kontroversial itu adalah “Wiranto” atau “Sri Mulyani”. Kendati diterpa isu tak sedap, kedua orang ini “ahli”, setidaknya mampu menjamin kesuksesan kepentingan dan program Jokowi di masa mendatang.

Program yang diusung dan dilaksanakan Jokowi sejak awal sesungguhnya tidak terlalu berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua rezim ini mengutamakan investasi asing dan utang, dengan mengusung proyek pembangunan infrastruktur. Yang membedakan kedua rezim ini hanya soal gestur: satunya santun dan selalu merasa “dizalimi”, satunya lagi digambarkan sebagai sosok sederhana dan hobi blusukan.

Dengan demikian, tujuan perombakan kabinet jilid II ini menjadi jelas: memperkuat formasi pemerintahanJokowi. Jadi, bukan semata-mata mengakomodir kepentingan partai-partai seperti Golkar dan PAN.

Dengan masuknya Golkar dan PAN dalam kabinet, maka hanya Gerindra dan PKS yang menjadi oposisi. Pundengan masuknya Wiranto, ini akan memberi ruang bagi TNI untuk semakin loyal kepada Jokowi. Dua gerbong besar milik Jenderal Purn. Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan dan Ryamizard Ryacudu akanmemperkuat dan menjamin loyalitas grup militer, maupun mantan–mantan jenderal.

Jenderal-jenderal di posisi menteri politik dan keamanan diharapkan akan memberi energi lebih untukberkolaborasi dengan menteri-menteri di bidang ekonomi. Ada 12 paket kebijakan Jokowi diharapkan untuksegera bisa akseleratif, terutama menyangkut kebijakan fiskal-keuangan, ekonomi-investasi dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada investasi seperti penyederhanaan proses perizinan,merevisi Daftar Negatif Investasi [DNI], penyediaan dan pembebasan tanah untuk investor, hingga pemberian insetif pajak dilakukan Jokowi.

Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling menarik di mata investor. The Economist, – sebuah majalah ekonomi luar negeri – bahkan menempatkan Indonesia persis di bawah Tiongkok sebagai negara paling menarik investasi dunia. Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] mencatat investasi asing pada kuartal pertama 2016 mencapai Rp 96,1 triliun. Realisasi tersebut naik 17,6% dibandingtahun lalu. Total investasi asing pada tahun lalu hanya mencapai Rp 145,4 triliun.

Dengan masuknya Sri Mulyani semakin melengkapi tim ekonomi neoliberal di pemerintahan Jokowi. Perubahan/pergeseran komposisi di tim ekonomi mulai dari Menteri Perindustrian, Kepala Bappenas dan Kepala BKPM diharapkan mampu menjamin keberhasilan program-program keuangan dan fiskal Jokowi.Saat ini Jokowi sangat membutuhkan kabinet yang solid untuk memastikan agenda-agenda utama seperti 12 paket kebijakan ekonominya bisa berjalan.

Amat disayangkan Jokowi yang kerap mengaku sebagai “Presiden Rakyat” itu, justru selama hampir 2 tahun pemerintahannya kebijakannya tidak pernah berpihak pada rakyat. Kebijakan tersebut mengangkangi hak-hakdan kepentingan rakyat secara luas. Jokowi lebih memilih cara-cara neoliberal seperti 12 paket kebijakanyang sangat pro investor. Celakanya lagi, Jokowi gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat ketika daya beli rakyat kian merosot.

Dalam hal demokrasi, kehidupan rakyat juga semakin memprihatinkan. Rakyat semakin mudah diadu dombadengan isu-isu rasial maupun agama. Dalam banyak kasus, aparatur negara seperti kepolisan justru terkesan membiarkan hal seperti itu terjadi. Misalnya, kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta, maupun intimidasi dan ancaman mahasiswa Papua di berbagai kota di Jawa Timur.

Kekerasan terhadap rakyat juga semakin sering terjadi, terutama dengan dasar konflik tanah atau perebutansumber daya alam. Kasus ini biasanya melibatkan rakyat di satu sisi melawan kolaborasi perusahaan besar pertambangan, Properti atau perkebunan dengan dukungan preman hingga aparat kepolisian seperti yangterjadi Rumpin, Kubu Raya, Dongi-Dongi hingga Penggusuran rumah penduduk di Jakarta atas nama reklamasi.

Indonesia adalah negara yang dengan sumber daya alam atau bahan mentah yang sangat dibutuhkan negeri industri besar. Mereka berkepentingan untuk menguasai bahan mentah tersebut. Maka, investasi dan pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan untuk mendukung kepentingan penguasaan sumber daya alam hingga pelosok Indonesia. Konflik akan semakin panjang jika model seperti ini tetap dipertahankan, dan korban dari rakyat akan semakin besar. Mereka akan tergusur, terusir dan menjadi gelandangan di negeri yang kaya ini.

Akhirnya, kita akan melihat kabinet Jokowi yang akan semakin solid tetapi kita juga akan melihat kebijakanyang akan semakin membuat panas hati dan pikiran kita.##