Puluhan Organisasi Kecam Tindak Kekerasan Terhadap Massa Aliansi Selamatkan Slamet

Konfrensi Pers di LBH Jakarta 10 Oktober 2017, mengecam kekerasan dan penangkapan terhadap massa yang melakukan aksi menolak PLTPB Baturaden [foto:FPR]

Sejumlah organisasi mengeluarkan pernyataan sikap bersama mengecam tindak kekerasan aparat kepolisian serta penangkapan terhadap massa yang menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturaden di kawasan Gunung Slamet – Jawa Tengah.

Pernyataan sikap bersama yang digagas oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) bersama dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) juga ditandatangani 32 organisasi lain diantaranya GSBI, FMN, YLBHI, LMND, PP-SHI, Walhi Jatim, JAPI, LBH Bandung, LBH Bali, LBH Jakarta, LBH-APIK, KPA, Seruni, Kabar Bumi dan puluhan organisasi lainnya.

Sebelumnya pada hari senin , 9 oktober 2017 massa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet mengalami tindak kekerasan dan penangkapan ketika melakukan aksi damai untuk menuntut pencabutan izin PLTPB Baturaden di depan kantor Bupati Banyumas. Akibat tindak kekerasan tersebut 28 orang mengalami luka-luka, 24 orang di tangkap bahkan barang-barang milik peserta aksi banyak juga yang dirampas.

Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan pelarangan terhadap wartawan yang sedang meliput aksi dengan mengambil Kamera bahkan memukul salah seorang wartawan. Aparat juga melakukan perusakan dan memecahkan kaca mobil komando, Sound System, motor milik peserta aksi, merusak kacamata, merampas 2 hand phone.

“Kami mengecam tindak kekerasan aparat kepolisian terhadap massa aksi. Tindakan tersebut menjadi catatan kian buruk nya iklim demokrasi di Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi-JK.” Tegas Ketua Umum PP-AGRA, Rahmat Ajiguna. AGRA juga menilai pemerintah tidak lagi memiliki itikad untuk mendengar tuntutan dan aspirasi dari rakyat, namun mengutamakan tindakan represif melalui aparatnya. Selain itu kecaman juga dilayangkan kepada Bupati Banyumas dan Kapolres Banyumas yang dinilai lepas tangan atas insiden tersebut.

Masyarakat yang menggabungkan diri dalam aliansi Selamatkan Slamet memiliki agumentasi yang kuat atas penolakannya terhadap pembangunan PLTPB milik PT. Sejahtera Alam Energy (SAE).

Masyarakat menilai proyek tersebut secara nyata telah merampas tanah dan hutan milik rakyat yang selama ini menjadi sandaran hidup utama. Selain itu, akibat dari aktifitas proyek PLTPB tersebut, terjadi kerusakan lingkungan yang berdapak pada kehidupan rakyat. Lebih dari 7 Desa di banyumas mengalami krisis air bersih. Begitu pula dengan ancaman satwa dari lereng Gunung Slamet yang terusir karena aktifitas pembangunan PTLPB oleh PT. SAE.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani 34 organisasi tersebut juga disurakan berbagai tuntutan diantaranya mendesak Kapolres Banyumas membebaskan 24 orang yang di tahan tanpa syarat, kemudian Bupati dan Kapolres Banyumas di minta bertanggung jawab atas korban tindak kekerasan, dan terakhir mendesak kepada Bupati Banyumas dan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menghentikan proyek PLTPB Baturaden serta menjabut ijin PT. Sejahtera Alam Energy yang telah merugikan kehidupan rakyat dan merusak kawasan Gunung Slamet.