Peringati Hari Nelayan, FPR Sulteng Tuntut Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Nelayan

Peringatan hari nelayan 6 April 2017 di Sulawesi Tengah [foto:Ilham]

Sulawesi, MRB – Peringatan Hari Nelayan Nasional di Sulawesi Tengah di adakan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulteng dengan menggelar unjuk rasa di bundaran patung kuda di pusat kota Palu. Unjuk rasa diikuti berbagai elemen organisasi rakyat diantaranya BEM Fakultas Perikanan UNISA, STPL Palu, HIMARIN UNTAD dan FMN Palu.

FPR dalam rilisnya menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara maritim belum mampu memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Walaupun telah ada Undang Undang no.7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, akan tetapi implementasinya belum memihak kepada rakyat. Saat ini semakin meluas pengusaan pulau untuk para pemodal-pemodal asing, untuk kekayaan hasil bawah laut yang begitu kaya. Selain itu wilayah pesisir tempat hidup nelayan dengan mudahnya di ubah fungsinya menjadi kawasan bisnis oleh pemerintah seperti proyek reklamasi dan kawasan bisnis di pesisir.

Hai ini memperparah kehidupan masyrakat nelayan, yang semakin sulit untuk mendapatkan layanan umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya akibat monopoli wilayah pesisir. Dominasi asing dalam pengelolaan sumber-sumber agraria semakin mempuruk keadaan rakyat.

“Situasi masyarakat hari ini sangat jauh dari kata sejahtera, akibat tidak adanya alat produksi yang maju bagi nelayan serta kerakusan dari para penguasa dalam negri yang bekerja sama dengan negara imperialis untuk mengekspolitasi sumber daya alam termasuk wilayah pesisir.” ujar Nukran, selaku koordinator aksi.

Dalam orasinya peserta aksi mendesak pemerintah memperhatikan dan melindungi nelayan dari monopoli harga, ancaman reklamasi, penggusuran dan menjamin hak rakyat untuk bekerja dan memperoleh mata pencaharian.

Menutup aksi peringatan hari nelayan, FPR Sulteng membacakan pernyataan sikap bahwa hanya dengan reforma agraria sejati kehidupan nelayan dan rakyat pada umumnya akan bisa sejahtera. Maka pemerintah harus memberikan hak bagi nelayan dan rakyat akan sumber-sumber agraria yang selama ini dikuasai oleh investor, pebisnis, proyek pemerintah serta investor asing. Selain itu FPR Sulteng juga menyuarakan penolakan terhadap reklamasi yang akan menghancurkan penghidupan dan tempat tinggal masyarakat nelayan pesisir. [Ilham]