Peringatan Landless Day : FPR Sulteng Gelar Aksi di Polda dan Kantor Gubernur

Sulawesi Tengah, MRB – Hari Kaum Tani Tak Bertanah Internasional (Landless Day) yang jatuh pada tanggal 29 maret merupakan deklarasi asosisasi petani se-Asia Pasifik yang di dasari atas semakin marak perampasan serta monopoli tanah dan pelanggaran hak asasi bagi kaum tani.

Dalam rangka peringatan Hari Kaum Tani Tak Bertanah Internasional tahun ini Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah mengadakan rangkaian kegiatan untuk mengkampanyekan hak-hak rakyat khususnya kaum tani. Kaum tani yang merupakan mayoritas di dalam negri dengan presentase 65% dihadapkan dengan kesengsaraan dan penderitaan yang di akibatkan monopoli tanah. Di berbagai daerah, ekpansi perkebunan serta pertambangan skala besar telah merampas tanah milik rakyat.

Menurut FPR Sulteng, bila di lihat dari paket kebijkan 1-14 Jokowi-JK sangatlah terang bagaiaman mendorong investasi pemerintahan Jokowi-JK yang merupakan perpanjangan tangan dari imperialisme yang mempertahankan kedudukannya sebagai kapitalisme birokrat yang setia mengabdikan diri pada sang tuan kapatalis monopoli.  milik imperialis.

Rangkaian kegiatan peringatan hari Kaum Tani Tak Bertanah di mulai dengan melakukan mimbar musik di kampus Universitas Alkhairaat. Mimbar musik mengangkat tema “Hentikan Perampasan Tanah dan Selesaikan Konflik Agraria” kegiatan ini juga ditujukan sebagai solidaritas atas perjuangan petani Kendeng, Bara Baraya Kalbar, warga yang terkena dampak PLTU PT PJP Panau dan Morowali Utara.

Kegiatan di lanjut dengan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD-GUBERNUR dan POLDA sulteng. Kordinator aksi Zulkifli menyampaikan bahwa “Perampasan tanah serta penggusuran  yang kian marak dan menimbulkan kriminalisasi seperti yang terjadi di Kendeng atas pembanguan pabrik Semen Indonesia, Bara Baraya – Kalbar, serta masyarakat Taweli kota Palu yang terkena dampak PLTU merupakan gambaran nyata ketidak berpihakan pemerintah terhadap rakyat” kebijakan ini secara perlahan akan membunuh rakyat karena sandaran ekonomi rakyat di hilangkan untuk kepentingan investasi besar.

Dalam orasinya masing-masing lembaga menyampaikan bahwa imperialismelah akar dari persoalaan makin menderitannya rakyat, kordinartor FPR-ST Yusman dalam kesempatan orasinya menyampaikan hari ketiadaan tanah internasional kali bersamaan pula satu tahun ranoromba berdarah dimana massa aksi kala itu yang dari dongi-dongi yang akan aksi bersama FPR-ST di kota palu di tembaki oleh aparat kopolisian dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian kasus memproses para oknum yang terlibat.

Aksi tersebut diikuti oleh lebih dari 50 orang, beberapa organisasi yang tergabung di FPR Sulawei Tengah diantaranya FMN, AGRA, FPPI, LMND-DN, SERUNI, REVOLUSI HIJAU TAWELI, SKR, BEM PERIKANAN UNISA, MAPALA IGUANA, HPMIG, LPM MATRA, IPPM-DAKOPOMEAN, KPPU. (Ilham)