Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke 57, AGRA Lakukan Aksi Serentak di 18 Propinsi

Aksi peringatan hari tani nasional di Jakarta. Massa Aliansi Gerakan Reforma Agraria dan berbagai organisasi pendukung yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan Rally menuju Istana Negara. [foto:RA]

Kaum tani di seluruh daerah di Indonesia bergerak secara serentak pada tanggal 25 September 2017 dibawah koordinasi Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan pendukungnya di berbagai sector menyuarakan penolakan Reforma Agraria Pemerintah Jokowi-JK dan memperjuangkan dilaksanakannya reforma Agraria Sejati dan industrialisasi nasional. Aksi serentak di 18 propinsi di Indonesia ini dipusatkan di Propinsi Lampung tempat beroperasinya perusahaan-perusahaan besar monopoli yang merampas tanah rakyat atas ijin HGU dan konsesi dari Pemerintah.

Aksi sebagai peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September dikoordinasi AGRA di berbagai propinsi diantaranya; Lampung, Jambi, Riau, Medan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa propinsi lainnya.

Gelombang aksi kaum tani di Indonesia dipicu kian merajalelanya monopoli tanah di Indonesia serta meningkatnya penderitaan dan kemiskinan kaum tani di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan Reforma Agraria Sejati, AGRA mendeklarasikan kembali sikapnya menentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA-PS) pemerintahan Jokowi-JK karena bertentangan dengan reforma agraria sejati.

“RA-PS justru meningkatkan monopoli tanah oleh perusahan besar monopoli swasta atau milik Negara, taman nasional, kuasa pertambangan, perusahaan properti dan perusahaan konservasi sebagai agen dari kapital monopoli (Imperialisme). RA-PS Pemerintah juga tidak menjawab soal harga sewa tanah yang mencekik kaum tani, bagi hasil yang tidak adil, monopoli input pertanian (pupuk, bibit, obat-obatan dan alat pertanian)” ujar Rahmat, Ketua Umum PP AGRA dalam Pidatonya di Lampung. Kebijakan Agraria Jokowi-JK juga dinilai meningkatkan peribaan dan mengakibatkan hancurnya budaya gotong-royong dan menabung di desa.

Aksi AGRA didukung organisasi-organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) di Jakarta. [foto: RA]
Aksi AGRA didukung organisasi-organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) di Jakarta. [foto: RA]
Dalam rilisnya AGRA menyampaikan bahwa dibawah pemerintahan Jokowi monopoli tanah semakin meluas, saat ini sekitar 35,8 juta hektar dikuasai oleh hanya 531 perusahaan. Perkebunan Nusantara Holding III memiliki penguasan tanah area perkebunan 1,18 juta hektar, dengan pengusahaan status lahan 68% sudah bersertifikat, 20% sertifikat berakhir atau sedang dalam proses perpanjangan dan 12% belum bersertifikat.

Di Jawa, Perhutani memiliki 2.426.445 ha atau sekitar 19% dari luas daratan Jawa. 51 taman nasional memiliki penguasaan tanah total sekitar 15.820.369 sampai 16 juta ha. Hanya 25 Grup Perusahaan Perkebunan Besar menguasai 5,1 juta ha tanah dan Sinar Mas menguasai 788.907 ha perkebunan sawit dan 11 juta ha Perkebunan Besar Kayu atau yang umum disebut Hutan Tanaman Industri (HTI). Belum termasuk jutaan hektar tanah yang dikuasai pertambangan besar minyak dan gas serta mineral sejak kolonial Belanda.

Rahmat menambahkan “Setidaknya terdapat 56% petani Indonesia hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar.  Selain itu terdapat lebih kurang 31.951 desa berada dalam status ketidakjelasan karena penujukan kawasan hutan yang berpersoalan. Dipedesaan, Nilai tukar petani terus mengalami kemerosotan hingga akibat dari belanja kebutuhan hidup dan biaya produksi pertanian yang tinggi. Sedangkan upah riil buruh tani hanya Rp. 37.259,- di pertengahan tahun 2017, tentu tidak sebanding dengan kebutuhan hidup keluarga petani yang mencapai 3,5 hingga 4 juta Rupiah perbulan”.

Upaya rakyat khususnya kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan dan kaum miskin perkotaan mempertahankan tanah dari mangsa tuan tanah dan perusahaan besar justru dihadapi dengan tindak kekerasan dan pemenjaraan (kriminalisasi). Bahkan aparat TNI/Polri hampir tidak pernah absen dalam aksi kekerasan terhadap rakyat. Seperti saat ini terjadi terhadap masyarakat Jurang Koak, Desa bebidas Lombok Timur yang mempertahankan tanahnya dari klaim kepemilikan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), mereka di usir paksa oleh aparat Gabungan TNI Polri, 6 orang di tangkap, 600 bangunan di rusak, kaum tani di intimidasi.

Persiapan Aksi HTN di Bulukumba 25 September 2017 [foto:AGRA]
Persiapan Aksi HTN di Bulukumba 25 September 2017 [foto:AGRA]
Menurut AGRA dalam rilisnya, Reforma Agraria sejati adalah mengurangi bahkan menghapuskan monopoli tanah oleh tuan tanah besar dalam berbagai bentuk. Reforma agraria sejati hanya dapat dilakukan dengan menurunkan secara drastis sewa tanah terutama bagi hasil feodal yang timpang dan tidak adil bagi kaum tani. Juga berjuang menghapus aneka jenis pajak atas tanah dan komoditas kaum tani serta berbagai varian iuran yang merampas hasil kerja kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas, pemukim dan penggarap di hutan.

Refroma agraria sejati adalah menurunkan peribaan secara drastis atau mengusahakan penghapusan peribaan sama sekali, memperbaiki upah buruh tani yang ekstrem rendahnya di pedesaan, menentang monopoli input pertanian (Bibit, Pupuk, Obat-Obatan Pertanian dan Peralatan Pertanian) yang di-impor dengan harga sangat mahal serta merusak dan menentang ekspor hasil keringat kaum tani oleh kekuatan monopoli asing dengan harga sangat murah.

Selain itu reforma agraria sejati dilakukan dengan mempromosikan gotong royong atau kerjasama, mengurangi biaya produksi dan memenuhi kebutuhan pokok bagi kaum tani miskin serta mempromosikan gerakan menabung dikalangan kaum tani.

“Reforma agraria sejati tidak dapat berjalan berdampingan dengan monopoli tanah dan pemberian HGU tanpa batas oleh pemerintah. Reforma agraria tidak akan tercipta dengan perampasan dan penggusuran tanah rakyat oleh pemerintah dengan kekerasan aparat bersenjata. Reforma agraria sejati tidak akan ada selama suku bangsa minoritas tidak diakui dan diambil tanahnya oleh perusahaan besar monopoli” tegas Rahmat.

Dalam pidato yang di bacakan oleh Ketua Pimpinan Pusat AGRA Rahmat Ajiguna, Aliansi Gerakan reforma Agraria menyampaikan 7 butir sikap diantaranya; pertama mendesak dihentikan Perampasan dan Monopoli tanah melalui program reforma agraria dan perhutaan sosial (RAPS) Jokowi-JK. Kedua, menuntur pemerintah menghapuskan monopoli sarana produksi dan input pertanian (Bibit, Pupuk, Obat-Obatan Pertanian dan Peralatan Pertanian) yang terus memerosotkan penghidupan kaum tani dan menggeret kaum tani dalam jeratan riba yang mencekik.

Ketiga, AGRA menuntut turunkan harga / biaya  sewa tanah dan hapuskan sistem bagi hasil yang tidak adil bagi kaum tani, serta aneka jenis pajak tanah dan komoditas kaum tani serta berbagai varian iuran yang merampas hasil kerja kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas, pemukim dan penggarap di hutan. Pada poin keempat AGRA menuntut kenaikan upah buruh tani dan harga komoditas pertanian hasil produksi kaum tani

Menyikapi meningkatnya kekerasan dan perampasan tanah AGRA juga menyuarakan tiga tuntutan lain yaitu; hentikan tindak kekerasan, pelanggaran HAM dan Kriminalisasi terhadap kaum tani dan Rakyat  Indonesia. Kemudian hentikan klaim TNGR atas tanah milik kaum tani dan masyarakat Desa Bebidas, Lombok Timur dan terakhir AGRA mendesak pemerintah Jokowi-JK berhenti menggusur dan mengusir paksa kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan maupun masyarakat miskin perkotaan atas nama pembangunan, proyek konservasi dan perlindungan lingkungan diseluruh daerah Indonesia.

“Hanya reforma agraria sejati yang dapat menghapuskan penderitaan kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas dan seluruh rakyat Indonesia. Reforma agraria sejati pula yang akan menjadi dasar industry nasional dan peningkatan upah buruh. Dengan reforma agraria sejati kesejahteraan rakyat dapat dibangun hingga angka pengangguran dapat ditekan sehingga penyiksaan terhadap buruh migran dapat di hentikan” tutup Rahmat.