Peringatan Hari HAM | Perampasan Hak Rakyat Meningkat di Masa Pemerintahan Jokowi-JK

MRB, Jakarta – Kecaman keras dan berbagai tuntutan dihadapkan kepada pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) oleh organisasi rakyat di berbagai sektor. Di Jakarta berbagai organisasi rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyuarakan tuntutan agak pemerintah Jokowi-JK menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat serta menuntut pemerintah menghentikan perampasan hak demokratis rakyat di bidang ekonomi, politik dan kebudayaan.

FPR pada hari Minggu (10/12) menyuarakan pandangan dan sikapnya terkait peringatan hari HAM pada kegiatan Car Free Day di area bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam orasinya, perwakilan dari Front Mahasiswa Nasional, Widi menyampaikan bahwa dibawah pemerintahan Jokowi-JK penghidupan rakyat semakin merosot dibawah 16 paket kebijakan pemerintah yang pro Investor.

“Kebijakan Jokowi-JK menerapkan kontrol upah buruh agar tetap rendah melalui PP.78 th 2015 tentang Pengupahan telah mengakibatkan nilai upah buruh semakin merosot di bandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Sementara itu pemberian Ijin Penguasaan tanah luas kepada perusahaan perkebunan besar monopoli dengan jangka waktu hingga 95 tahun jelas bertentangan dengan tuntutan tani miskin dan buruh tani yang menginginkan Ijin HGU perusahaan besar di cabut dan tanahnya di berikan bagi kaum tani untuk bercocok tanam” tegas Widi dalam pidatonya di tengah massa.

Rakyat kini selalu waswas dengan proyek infrastruktur pemerintah, setiap proyek infrastruktur memakan tumbal rakyat miskin yang tergusur rumahnya dan di hancurkan harta bendanya tanpa rasa kemanusiaan. Seperti pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka serta bandara internasional Yogyakarta di Kulon Progo telah menggusur paksa masyarakat dan jelas merampas hak rakyat atas tanah, tempat tinggal dan kehidupan.

Pemerintahan Jokowi-JK sungguh jauh dari prinsip demokrasi, di bawah pemerintahan Jokowi-JK tindak kekerasan dan pemenjaraan terhadap rakyat yang melawan kebijakan pemerintah semakin meningkat. Seperti kejadian belum lama ini yaitu pemukulan dan penangkapan terhadap massa yang menolak proyek geothermal di Gunung Slamet dan juga pengkapan 12 orang yang menolak penggusuran oleh proyek bandara internasional di Kulon Progo, Yogyakarta.

Hilangnya hak demokratis rakyat diperparah dengan lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang semakin memberangus demokrasi di Indonesia. Seperti halnya Perppu No. 2/2017 yang telah menjadi penyempurna bagi Undang-Undang Ormas. Kebijakan tersebut secara nyata merupakan teror bagi kebebasan rakyat secara politik. Ditambah dengan berbagai kasus kriminalisasi terhadap rakyat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahmelalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

FPR memandang berbagai kebijakan Jokowi-JK yang menentang aspirasi rakyat untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih demokratis adalah tindakan fasis. Tanpa rasa malu lagi pemerintah menjelaskan maksud dan tujuan paket kebijakannya untuk memudahkan investasi dan memberikan jaminan keamanan bagi investor. Bahkan subsidi kebutuhan rakyat di alihkan menjadi insentif bagi pengusaha besar dan Investor asing. Mungkin hanya Indonesia negara republik tempat dimana rakyat miskin membayar tarif listrik lebih mahal dari yang dibayar pengusaha. Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK jelas mengabdi kepentingan Imperialis pimpinan Amerika Serikat (AS) dalam wujud kerjasama investasi dan bantuan hutang, mereka menginginkan kekuasaan sebesar-besarnya atas tanah, kekayaan alam dan segenap hidup rakyat Indonesia.

Dalam rilisnya FPR menyatakan sikap diantaranya, pertama menuntut di hentikannya kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat; kedua, menuntut pencabutan PP.78 th 2015 tentang Pengupahan yang telah merampas upah buruh; ketiga mendesak pencabutan UU tentang Ormas yang menindas hak demokratis rakyat; keempat mendesak dihentikannya penggusuran paksa dan menolak reklamasi Teluk Jakarta; kelima menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan mengatasi kelangkaan gas elpiji 3kg; keenam menuntut dilaksanakannya reforma agraria sejati sebagai dasar memajukan industri nasioonal dan memajukan kehiduppan rakyat.

Dalam momentum ini, FPR juga menyampaikan kecaman terhadap imperialis AS dengan berbagai intervensi, provokasi, hingga perang agresi di berbagai negeri merupakan sumber utama masalah rakyat dunia. Seperti provokasi pecahnya perang di Semenanjung Korea yang berdampak pada penderitaan serta teror yang dialami oleh rakyat Korea.

Belum lama ini pula melalui Donald Trump, imperialis AS mendeklarasikan pengakuan terhadap kedudukan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Dukungan AS terhadap Israel menunjukan politik perang yang selama ini digunakan AS dalam memaksakan kehendaknya. Pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan membawa konflik Palestina dan Israel semakin dalam dan membuat rakyat Palestina semakin menderita. Hal ini semakin membuktikan bahwa AS merupakan aktor utama yang terus melakukan intervensi dan menjadi musuh utama bagi perjuangan kedaulatan Palestina. []