Perampasan Tanah oleh Perkebunan Sawit Berkedok Plasma

Aksi Menolak Kriminalisasi Petani di Mabes Polri

(Studi Konflik Agraria Kasus di Kubu Raya – Kalimantan Barat)

Sistem Plasma-Inti dalam usaha perkebunan di telah lama dikenal Indonesia. Sistem ini memungkinkan perusahaan perkebunan bisa melakukan ekstensifikasi (perluasan) dengan berkedok “kemitraan” menggunakan tanah milik petani disekitar daerah operasi perusahaan. Alasan utama sistem plasma ialah agar perkembangan ekonomi disekitar perkebunan bisa ikut berkembang.

Salah satu yang berkewajiban menjalankan plasma adalah perkebunan kelapa sawit. Ada dua aturan yang pernah dan sedang dijalankan sekarang yang mengatur kewajiban perusahaan mengembangkan sistem plasma. Permentan No 26/2/2007 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan 20% dari luas tanah dari HGU untuk dijadikan kebun plasma. Sedangkan Permentan No 98/2013 kewajiban 20% dari peta HGU ditiadakan, tetapi perusahaan tetap berkewajiban membangun kebun plasma seluas 20% dari luas tanah yang diajukan.

Kebijakan-kebijakan tersebut pada intinya tetap memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan dari tanah dan kerja kaum tani. Perusahaan memperoleh keuntungan besar mulai dari ikatan “riba/hutang” berkedok modal plasma, monopoli harga sarana produksi dan hasil produksi sawit, hingga model perampasan tanah terselubung aturan plasma. Kemerosotan petani plasma sawit semakin terasa ketika harga komoditas anjlok, petani harus menanggung ongkos produksi yang tetap tinggi, harga jual yang semakin rendah, petani plasma dan buruh perkebunan sawit pula yang berkorban ketika aturan sawit fund diberlakukan.

Tulisan ini akan mengupas secara singkat bagaimana sistem plasma-inti yang diterapkan perkebunan sawit digunakan untuk melakukan perampasan tanah, berdasarkan kasus yang terjadi di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ada dua perusahaan yang menjadi pelaku, dan salah satunya sampai saat ini masih menjadi sumber konflik. Perusahaan tersebut adalah PT. Cipta Tumbuh Berkembang (CTB) dan PT. Sintang Raya (PT. SR). Sementara persebarannya ada di 8 desa, yaitu Olak-Olak Kubu, Pelita Jaya, Sei Selamat, Seruat Dua, Seruat Tiga, Dabong, Menggalang Guntung dan Desa Mengkalang Jambu.

Bagimana model perampasan tanah berkedok plasma bisa terjadi. Kita akan melihat pada kejadian yang terjadi di dua desa yaitu Olak-Olak Kubu dan Desa Pelita Jaya, dengan tanah seluas 860 hektar.

Sedari awal telah terjadi mal administrasi, lebih tepatnya manipulasi dalam perijinan operasi perusahaan sawit di Kubu Raya. PT CTB yang masuk tahun 2007 melakukan perjanjian pelepasan tanah untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa melibatkan warga, perjanjian tersebut dilakukan dengan aparat desa saja untuk pelepasan tanah desa seluas 801 Hektar. Tanah desa dibagi menjadi kebun inti dan plasma oleh PT CTB. Bagi hasil juga tidak diatur dengan jelas, sementara disatu sisi warga telah dipaksa menjadi petani diplasma.

Perampasan tanah warga menjadi semakin jelas ketika masuk PT. Sintang Raya. PT. SR mengklaim tanah milik PT CTB menjadi miliknya seiring proses peralihan aset perusahaan. PT SR sendiri mengantongi izin HGU pada tahun 2009. PT SR kemudian mengklaim bahwa seluruh tanah dan tanaman menjadi miliknya.

Ironisnya peta HGU milik PT SR memperlihatkan bahwa tanah di Olak-Olak Kubu dan desa Pelita Jaya tidak masuk di dalamnya. PT SR memaksakan klaim atas tanah di Olak-Olak Kubu dan Pelita Jaya. Bahkan sejak tahun 2012 warga dilarang untuk mengolah tanah mereka. Pengusiran dan kriminalisasi menjadi cara yang ditempuh untuk menakut-nakuti warga. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mencatat sejak kurun waktu tersebut, paling tidak ada 19 kasus kriminalisasi. Korban kriminalisasi PT SR termasuk Kepala Desa Olak-Olak Kubu yang divonis 14 bulan.

Sejak awal warga telah menolak kedatangan perusahaan sawit anak group dari Miwon tersebut. Selain manipulasi perijinan, praktek kasar PT SR juga menjadi sorotan, untuk warga melawan. Termasuk dengan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak. HGU PT Sintang Raya pun kemudian di cabut PTUN Pontianak dan dikuatkan oleh putusan  Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali (PK) PT SR pun ditolak oleh Mahkmah Agung pada tahun 2013.

Lalu apa kemudian PT SR menaanti putusan hukum tersebut?

Ternyata tidak, bahkan eksekusi tidak pernah dilaksanakan. Operasional PT. SR terus berjalan hingga sekarang, dengan terus melakukan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani yang menuntut kembali tanah mereka. Tindak kekerasan yang terjadi saat menghadang aksi protes warga Olak-Olak Kubu.

Keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu PT Sintang Raya menunjukkan sebuah proses cacat sistematis yang legal perusahaan-perusahaan besar dalam merampas tanah rakyat. Manipulasi administrasi hingga perlindungan saat operasional menjadi cara yang biasa. Tanpa perjuangan warga yang militan, bisa jadi kasus ini akan tertutup dan menjadi ajang kekejaman serta kesewenangan terhadap kaum tani Indonesia yang kian umum terjadi.

Pada akhirnya perjuangan dan militansi mempertahankan tanah yang dilakukan oleh rakyat yang akan tetap menghidupkan harapan negeri ini untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan atas tanah dan terwujudnya reforma agraria yang sejati.##

Penulis : Redaksi MRB