Nusron Minta Maaf, Ahirnya BMI Cuti Boleh Terbang Tanpa SISKOTKLN

Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menyatakan bahwa BMI yang cuti tidak diharuskan mengurus SISKOTKLN dan tidak pula harus menunjukan ke petugas saat akan kembali dari cuti. Sumber gambar, Netralnews.com

Jakarta-MRB, Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI ahirnya menyatakan BMI cuti boleh terbang tanpa SISKOTKLN. Pernyataan tersebut keluar setelah Dua  aturan yang memberlakukan kembali KTKLN untuk Buruh Migran yang cuti.

Aturan bernomor B.104/PEN/lll/2017 dan B.116/PEN/lll/2017 mengharuskan BMI yang cuti untuk mengurus KTKLN elektronik (e-KTKLN) agar Buruh Migran tercatat dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Aturan tersebut, selain menyatakan diberlakukan lagi untuk Buruh Migran yang cuti  belum terdaftar di SISKOTKLN Pemerintah.

Sedang buruh migran yang terdaftar di Sistem Informasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Pemerintah menyatakan  bahwa SISKOTKLN mengintegasikan pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan penempatan BMI antara lain Dinas Kabupaten/Kota, PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemeriksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi, Lembaga Keuangan, dan Perwakilan RI di luar Negeri. Buruh Migran diharuskan mencatatkan diri ke BP3TKI, P4TKI atau LP3TKI  terdekat sebagai bukti bahwa  Buruh Migran yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan SISKOTKLN berfungsi sebagai instrumen perlindungan.

Menurut Karsiwen, Juru Bicara JBMI Indonesia  SISKOTKLN justru merepotkan BMI apalagi yang sedang cuti.

“Buruh Migran sudah memiliki Visa kerja, otomatis alamat dan identitas agen, majikan, jelas sudah terdaftar di Konsulat Indonesia. Jika waktu cuti yang sebentar dihabiskan untuk menguras uang dan waktu lagi hanya untuk mendapat pengakuan dan perlindungan negara, lalu apa fungsinya E-PASPOR (biometric) atau E-KTP kalau tidak terintegrasis satu sama lain?”. Tegas Karsiwen di kantor JBMI Indonesia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menengarai Kartu yang menjadi identitas bagi Buruh migran di luar negeri kerap dijadikan ajang pemerasan kemudian berjanji didalam video telekoferensi call dengan perwakilan Buruh Migran dari beberapa negara seperti Hongkong, Taiwan, Brunei, Singapura, Malaysia, Mesir, Arab Saudi dan Korea Selatan menghapus KTKLN, Minggu 30 November 2014 lalu namun diberlakukan kembali dengan Nama SISKOTKLN.

Protes keras dan banyaknya pengaduan yang masuk di JBMI kemudian disampaikan ke  Nusron  Wahid. Atas desakan tersebut akhirnya Nusron mengeluarkan Surat edaran tertanggal 13 April 2017 yang mencabut Dua Surat sebelumnya karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 7 tahun 2015 tentang pemberian e-KTKLN. Sehingga kemudian  Buruh Migran cuti tidak perlu mengurus atau menunjukan e-KTKLN dan ketika kembali ke negara penempatan selama visa kerja masih berlaku.

Sesuai Permenaker No 7 tahun 2015 tersebut, BNP2TKI tidak mewajibkan Buruh Migran yang akan bekerja ke luar negeri untuk memiliki KTKLN ataupun menunjukan saat akan berangkat.#