Mimbar Bebas FPR Sulteng Kecam Tindakan Anti Demokrasi

Aksi mimbar bebas FPR Sulteng menuntut kebebasan berdemokrasi bagi rakyat [foto:ilham]

MRB, Sulawesi – Menyikapi maraknya tindakan kekerasan, kriminalisasi dan pelanggaran kebebasan rakyat berdemokrasi, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah mengadakan aksi mimbar bebas di kota Palu 11 Mei 2017.

Dalam  orasinya Koordinator lapangan Farah menyampaikan bahwa Rezim Jokowi-JK telah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tidak pro terhadap rakyat. Banyak masyarakat hari ini yang kehilangan tanahnya akibat dari perampasan dan monopoli tanah. Penyebabnya adalah pemberian  ijin penguasaan lahan yang seluas-luasanya oleh tuan tanah baik itu perkebunan besar, perhutani, perusahaan tambang juga taman nasional di atas tanah rakyat.

Farah juga nambahkan, pelarangan terhadap kebebasan rakyat berpendapat tak boleh di halangi selagi masih dalam koridor hukum yang berlaku. “Seperti yang di alami oleh AGRA Kalimantan barat di kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putusibau Selatan, dimana pihak pemda setempat telah melakukan provokasi lewat media dan diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat Dayak Punan Hovongan khususnya terhadap AGRA.

“Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang harus menjamin kepada warga negaranya menjalankan kebebasan untuk berserikat, berpendapat dimuka umum, dan mendapat kesejahtraan. Yang terjadi banyak tindakan yang dilakukan oleh aparat untuk menguntungkan pemodal (investasi asing). Untuk mengeksploitasi seluruh kekayaan sumber daya alam” tambah Farah.

FPR Sulteng secara khusus juga mengecam tindakan pemda Kapuas hulu yang melakukan intimidasi terhadap rakyat. Selain itu FPR menuntut dijalankannya reforma agraria sejati serta pembangunan industri nasional dalam negri.