Kepolisian Kandis Melarang Adanya Peringatan Hari Buruh Sedunia

Pemogokan Buruh PT. Alam Kaca Prabawa Indonesia
Ilustrasi aksi buruh. (Foto : MRB)

Jakarta-MRB, Larangan rakyat untuk mengkampanyekan persoalan rakyat serta tuntutan rakyat masih terus terjadi, meskipun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Kejadian tersebut banyak terjadi, sebelumnya misalnya adalah tindakan seorang aparat kepolisian Polresta Kota Tangerang yang menampar seorang pimpinan serikat buruh (GSBI) saat melakukan kampaye di Car Free Day Tangerang. Hal tersebut berujung pada protes dari berbagai pihak serta pelaporan aparat yang menajabat Kasat Intelkam Tangerang tersebut ke POM Metro Jaya.

Kejadian kali ini adalah larangan dari  Kepolisian sektor (Polsek) Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau terhadap Front Perjuangan Rakyat untuk melakukan aksi dalam peringatan hari buruh sedunia atau May day, 1 Mei mendatang.

“ini merupakan bentuk intimidasi dan ancaman terhadap hak-hak demokratis rakyat” ujar Rudi HB Daman, koordinator FPR nasional melalui rilis resmi.

FPR menyebutkan bukan kali ini saja kepolisian Kandis Riau melakukan pelarangan warganya melakukan kampanye atau tuntutan demokratis rakyat. Sebelumnya tanggal 25 April 2017 pihak kepolisian menolak surat pemberitahuan aksi piket yang dijalankan oleh FPR Kandis. Penolakan tersebut juga disertai dengan ancaman pembubaran dan penangkapan.

Pada hari ini Jum’at, 28 April 2017,  Kapolsek Kandis melakukan pemanggilan kepada FPR Kandis. Kapolsek menyampaikan pelarangan untuk melakukan aksi May Day dan mengembalikan Surat Pemberitahuan yang sudah diajukan oleh FPR Kandis. Bahkan, Kepolisian juga mengancam akan membubarkan aksi jika tetap diselenggarakan.

Front Perjuangan Rakyat menilai tindakan Kapolsek Kandis merupakan tindakan yang anti demokrasi. Pelarangan dan pembatasan terhadap hak berpendapat, berekspresi dan berorganisasi merupakan bentuk nyata dari upaya pembungkaman terhadap rakyat yang berjuang menuntut haknya. Tindakan itu juga mencerminkan bahwa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang tidak menghargai kebebasan berpendapat rakyat.

FPR menyatakan kecaman keras atas tindakan aparat kepolisian tersebut, dan menyatakan bahwa peringatan hari buruh sedunia adalah salah satu dari kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, dan tidak ada alasan untuk melakukan pelarangan atas momentum tersebut.

Sekaligus menyatakan bahwa sudah seharusnya berbagai tindakan intimidasi, pelarangan dan terror hingga kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang atas hak-haknya untuk dihentikan.

FPR juga menyerukan agar kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam kampanye hari buruh sedunia 2017 sebagai momentum rakyat untuk berjuang menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, kecaman terhadap Kapolsek Kandis terus mengalir. Tuntutan dan kecaman tersebut juga tampak memenuhi halaman media sosial seperti Facebook.#