Fahri Hamzah Akui Negara Selama ini Perlakukan BMI Seperti Barang Dagangan

Salah satu aksi yang dilakukan Jaringan Buruh Migran menuntut perlindungan dan pengakuan hak BMI

Hong Kong-MRB,  Kedatangan Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia DPR RI ke Hong Kong disambut dengan demonstrasi yang dilakukan oleh Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hong Kong (19/2/2017).  Kedatangan Tim Pengawas Tenaga Kerja DPR RI tersebut langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Kedatangan tim tersebut sendiri adalah untuk melakukan identifikasi persoalan BMI di negara-negara penempatan.

Demonstrasi BMI dilakukan oleh ratusan buruh migran yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) dan Komite Keadilan untuk Buruh Migran Indonesia (KKMI). Mereka membawa tuntutan agar pemerintah melibatkan BMI dalam kebijakan yang menyangkut buruh migran, hal tesebut tercermin dalam spanduk yang dibawa dalam aksi tersebut yaitu “ Jangan Bicara Tentang BMI, tanpa Melibatkan BMI – Akui dan Lindungi BMI dalam Hukum Indonesia”.

Perwakilan dari BMI sendiri sempat melakukan dialog dengan anggota tim yang langsung di pimpin oleh Fahri Hamzah di Aula St Paul’s Convent School yang berlokasi di sebelah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Setelah melakukan dialog, Fahri Hamzah dan tim langsung menuju ke lapangan Victoria di Causeway Bay yang menjadi tempat berkumpul BMI saat libur. Kedatangan tim dari DPR RI ini langsung disambut oleh berbagai kelompok dan organisasi BMI dengan aksi kampanye dan orasi-orasi ditengah ribuan BMI yang sedang berkumpul.

Purwati, selaku Koordinator Aksi menjelaskan kepada ribuan BMI bahwa Wakil Ketua DPR dan rombongan datang ingin mendengar masukan-masukan dari BMI untuk perbaikan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UU PPTKILN) yang tengah direvisi.

“Banyak BMI yang belum faham UU PPTKILN, baik keharusan masuk ke PJTKI dan Agen maupun berbagai informasi dan perlindungan BMI” ujar Purwati yang juga menjabat wakil ketua Indonesia Migran Workers Union (IMWU).

Kedatangan TimWas DPR RI ini awalnya tidak terlalu menarik perhatian BMI yang ada. Tetapi saat mendengar nama Fahri Hamzah ikut hadir, reaksi kemarahan BMI terjadi dan sebagian besar langsung mendekati lokasi Fahri Hamzah. Buruh Migran tentu tidak melupakan cuitan Fahri Hamzah di media sosial  yang dianggap merendahkan para pekerja migran Indonesia.

Fahri Hamzah sendiri dalam pidato singkatnya menyatakan bahwa tim-nya dibentuk untuk kepentingan merombak cara negara dalam menangani urusan buruh migran.

“Paradigma harus diubah, dari penempatan berorientasi pasar menjadi berorientasi perlindungan” ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, posisi kuat agen dan PJTKI yang kemudian melakukan praktek overcharging dimana-mana adalah karena orientasinya memang harga pasar yang harus dibayar. Sehingga kemudian buruh migran diberlakukan seperti barang yang diperjualbelikan, selain itu mendorong munculnya praktek perdagangan manusia.

Sringatin, juru bicara JBMI menegaskan bahwa harus ada perubahan secara fundamental perlindungan BMI yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya perubahan atas UU PPTKILN dan mengubah denganUU yang berorientasi perlindungan untuk BMI dan keluarganya.

“Pemerintah harus mendengarkan suara kami, menghargai martabat dan melindungi BMI, jangan menjerumuskan kami ke dalam sistem yang tidak adil termasuk apa yang mengatur kami dalam UU PPTKILN” ujar Sringatin.

Sringatin menjelaskan bagimana BMI selama ini banyak yang terjebak pada jerat perdagangan manusia maupun perbudakan akibat regulasi yang dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh migran.

Sementara itu, dalam aksi tersebut Jaringan organisasi BMI menetapkan kampanye atas beberapa isu dan tuntutan diantaranya;

Tuntutan untuk dialog yang membahas kebijakan tentang buruh migran dan keluarganya. Hal tersebut untuk menghindari pemahaman yang keliru tentang buruh migran dan keluarganya serta sistem perlindungan yang dilakukan.

Fahri Hamzah menyatakan negara harus mengubah paradigma atas BMI dari sekedar keuntungan menjadi perlindungan. Sumber Gambar www.liputan6.com
Fahri Hamzah menyatakan negara harus mengubah paradigma atas BMI dari sekedar keuntungan menjadi perlindungan. Sumber Gambar www.liputan6.com

Tuntutan Perlindungan dan Pengakuan Untuk BMI

Tuntutan berikutnya ialah revisi UU no 39 tahun 2004 yang harus mengakui dan menjamin hak buruh migran Indonesia sebagai pekerja dan keluarganya seperti yang tertulis dalam konvensi PBB 1990, Konvensi ILO 188 yang berisi antara lain ;

  • Menghentikan kewajiban buruh migran untuk diproses PJTKI/agen jika selama ini justru merugikan buruh migran melalui eksploitasi termasuk munculnya pekerja paksa atau perbudakan.
  • Menjamin hal libur bagi buruh migran di luar negeri
  • Menciptakan standarisasi kontrak kerja yang diakui di dalam maupun di luar negeri
  • Menjamin hak buruh migran untuk menuntut PJTKI yang melakukan pelanggaran
  • Hak menuntut ganti rugibagi buruh migran yang menjadi korban pelanggaran PJTKI
  • Melindungi dan menjamin hak asasi manusia buruh migran yang tidak berdokumen

Sementara itu untuk menjamin Konvensi PBB 1990 dalam perubahan UUPPTKILN no 39 tahun 2004 maka BMI harus dilibatkan secara langsung dalam pembahasannya.  Sehingga pemerintah tidak lagi memperlakukan buruh migran sebagai objek pembangunan ataupun sekedar pendapatan devisa negara dan solusi singkat untuk mengatasi kemiskinan.

Selain itu berbagai jaringan dan organisasi BMI di Hong Kong juga menuntut pengakuan terhadap organisasi dan serikat buruh migran dalam perubahan UUPPTKILN No 39 tahun 2009 maupun peraturan-peraturan lainnya.

Dengan pengakuan tersebut maka diharapkan partisipasi dan hak buruh migran akan lebih terjamin, ujar Sringatin.#