Buruh Migran Hong Kong Minta Kenaikan Upah Layak, Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Aksi unjuk rasa buruh migran di depan Kantor Departemen Tenaga Kerja Hongkong Minggu, 3 September 2017 [foto:JBMI]

MRB, Hong Kong – Sebanyak ratusan Buruh Migran sambangi kantor Departement Ketenagakerjaan Hong Kong, Minggu (03/09) menuntut adanya kenaikan gaji, uang makan, jaminan kesehatan serta keselamatan kerja.

Badan Koordinasi Migran Se-Asia atau Asian Migrants Coordinating Body (AMCB) – sebuah aliansi yang menyatukan organisasi-organisasi buruh migran dari Filipina, Indonesia, Thailand, Nepal dan Sri Lanka di Hong Kong sejak tahun 1994 – menuntut kepada pemerintah Hong Kong untuk menaikkan upah minimum PRT migran sebesar HK$5.500 agar bisa mengatasi kenaikan harga barang dan biaya hidup di Hong Kong yang terus meningkat.

AMCB juga meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah rawan makanan yang sering dialami PRT migran, yang telah berdampak pada kesehatan dan kemampuan kerja.

Meskipun beberapa tahun terakhir ini, upah PRT migran telah dinaikkan tapi jumlahnya sangat tidak memadai untuk disebut sebagai upah layak. Inflasi di Hong Kong terus meningkat namun upah PRT migran tidak disesuaikan dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan dan biaya hidup di Hong Kong.

Saat ini upah PRT migran hanya sebesar HKD4.310 dan artinya masih kurang HKD1.274 untuk bisa menyesuaikan diri dengan kenaikan harga di Hong Kong. Upah tidak memadai ini yang menyebabkan semakin banyak PRT migran yang terjebak hutang dan nekad berjualan meski dilarang. Maka dari itu, sudah tepat dan beralasan jika PRT migran menuntut kenaikan upah minimum sebesar HKD5.500.

Sementara berdasarkan Standar Pengeluaran Konsumsi Pribadi atau Personal Consumption Expenditures 2014/2015 dinyatakan bahwa satu orang di Hong Kong membutuhkan uang sebesar HKD2.518 per bulan untuk bisa makan layak.

Tuntutan yang diusung berdasarkan hasil survey, riset dan studi lapangan oleh organisasi Buruh Migran, peneliti dari Hong Kong University dan Mission for Migran Workers tersebut telah dikonsultasikan dengan pihak di Ketenagakerjaan Hong Kong 25 Agustus lalu dalam acara konsultasi tahunan.

Dolores balladares Pelaez dari AMCB (Badan Koordinasi Migran se Asia) yang memimpin aksi rally tersebut menjabarkan 5 point dalam pidatonya, pertama, tuntutan upah PRT migran menjadi HK$5,500 berdasarkan standar biaya hidup di Hong Kong tahun 2014/2015 dan berdasar standar upah buruh lokal setelah dikurangi biaya didalam rumah majikan. Kedua, Tunjangan makanan sebesar HK$2500 sesuai standar biaya hidup 2014/2015 atau sekitar HK$83/hari untuk yang tidak diberi akomodasi makan dalam rumah majikan.

Ketiga, Meminta Departmen Kenetagakerjaan membuat aturan standar makanan layak yang memenuhi gizi untuk dipatuhi Majikan. Atau majikan bisa memilih untuk memberi uang makan. Keempat, Departemen Kenetagakerjaan harus membuat peraturan yang melarang tempat-tempat tertentu untuk dijadikan tempat tidur seperti kamar mandi, tempat jemur baju, atap, kabinet, dapur, dsb dan jika PRT mengalami kondisi tersebut maka harus diijinkan pindah Majikan.

Poin terahir AMCB mendesak agar Pemerintah Hong Kong segera menghentikan tindakan para majikan yang membawa PRT migran untuk dipekerjakan di China karena menjadi bagian dari praktek perdagangan manusia dan melanggar hukum Hong Kong.