Ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi (FTAs) Seperti RCEP Bagi Kedaulatan Rakyat

Tidak banyak yang tahu jika Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk  putaran perundingan salah satu blok perdagangan terbesar di dunia yaitu Regional Comperehensive Economic Partnership (RCEP). Acara tersebut dilakukan pada tanggal 6 hingga 10 Desember 2016 di Tangerang, Banten.

(baca juga : tentang FTAs ; RCEP dan TPP )

Secara umum sudah banyak yang menyebutkan bagaimana bahaya dari FTAs  seperti halnya RCEP maupun TPP bagi sebuah negeri. Perkembangan dari FTAs sekarang ini sendiri tidak lagi sebatas aturan perdagangan, tetapi lebih jauh lagi pada isu investasi, hak kekayaan intelektual, belanja pemerintah, hingga badan hukum milik pemerintah.

Penolakan rakyat atas skema FTAs tersebut terjadi di berbagai negeri, baik itu atas TPP maupun RCEP. Bahkan TAFTA/TTIP (Trans Atlantik Free Trade Agreement/TransAtlantic Trade and Investmen Partnership), atau perjanjian perdagangan lintas Atlantik yang mengatur kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Eropa dipastikan mengalami kegagalan setelah rangkaian penolakan di Eropa yang masif.

Bahkan salah satu janji dalam kampanye Trump, presiden AS terpilih, adalah menghentikan TPP dan kemudian mengembalikan industri manufaktur kembali ke Amerika Serikat. Selama ini AS tergantung impor barang dari berbagai negeri seperti negeri di Asia maupun Mexico untuk barang-barang manufaktur, seperti misalnya sepatu yang 98 persen dibuat oleh pabrik-pabrik di Asia seperti Thailand, Indonesia, China dan Vietnam. Mengembalikan industri manufaktur kembali ke dalam negeri AS merupakan kampanye Trump untuk menjaring pemilihnya yang melihat kecemasan atas TPP yang akan semakin menjauhkan rakyat AS dari pekerjaan akibat korporasi yang lebih memilih untuk memindahkan pabrik mereka ke negara-negara dengan upah buruh yang lebih rendah terutama di Asia dan Pasifik.

Jika sekelas Trump saja mencantumkan anti TPP sebagai bahan kampanye menjaring dukungan di pemilu presiden AS, maka bisa dibayangkan bagaimana sesungguhnya bahaya FTAs bagi sebuah rakyat di berbagai negara.

Bagi negara semacam AS dengan TNCs  yang telah menggurita ke berbagai negeri serta memonopoli segala aspek produksi sosial, maka FTAs akan sangat menguntungkan dengan model rantai pasokan global-nya (global supply chains).  Dalam perundingan TPP misalnya, diketahui adal lebih dari 600 perusahaan dan penasehat perusahaan yang ikut terlibat dalam penyusunan dokumen. Sehingga rakyat di AS sendiri menganggap TPP adalah kemenangan perusahaan (TNCs) atas negara.

Tetapi bagi pekerja, bahkan yang di AS sekalipun hal tersebut berarti sebuah pukulan telak karena akan semakin sulitnya lapangan pekerjaan akibat perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk mendekati sumber buruh murah sekaligus dekat dengan sumber bahan mentah utama serta pasar.